REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG---Provinsi Jabar, akan memiliki Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). Nantinya, dengan adanya universitas tersebut, Indonesia akan menjadi salah satu pusat pendidikan Islam di dunia.
Menurut Sekretaris Daerah Jabar Iwa Karniwa, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) segera membentuk tim percepatan pembebasan lahan Kampus. Pembentukan tim ini, menindaklanjuti surat permohonan Menteri Agama Lukman Syaifuddin pada Pemprov Jabar pada 21 November lalu.
"Surat tersebut intinya permohonan pembentukan tim terpadu penanganan dampak sosial dan kemasyarakatan proyek pembangunan UIII," ujar Iwa, di Gedung Sate, Bandung, Senin malam (27/11).
Menurut Iwa, pembentukan tim ini merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo mengingat pendirian UIII menjadi salah satu kebutuhan mendasar dan mendesak. "Harapan Pak Presiden ada pusat pendidikan Islam di Indonesia yang sekaliber Internasional," katanya.
Lokasi proyek UIII sendiri, kata dia, akan dibangun di Depok tepatnya di lahan eks RRI seluas 142,5 hektare. Di lahan tersebut saat ini berdiri sejumlah bangunan yang sudah lama ditinggali oleh sekitar 746 kepala keluarga. Pemprov Jabar, akan membantu sepenuhnya menyelesaikan pembebasan lahan ini dengan cara persuasif. "Kami berharap, masyarakat bisa memahami mengingat UIII ini demi kepentingan yang lebih besar," katanya.
Iwa menjelaskan, Depok dipilih sebagai lokasi untuk UIII mengingat ketersediaan lahan milik negara itu sangat luas. Selain itu, letak kampus dibuat strategis agar mudah diakses dari Ibu Kota. Namun terkait besaran anggaran, Iwa mengaku kewenangan dan hitungannya menjadi ranah pusat. "Nanti dalam rapat lanjutan akan ada besaran anggaranya," katanya.
Berdasarkan surat Menag, kata Iwa, selain Pemprov pihak yang akan terlibat mulai dari Pemkot Depok, Kodam Jaya, Polda Metro Jaya hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan hingga aparat keamanan tingkat Polres. "Akan dilibatkan juga unsur kejaksaan, ini sesuai arahan surat Menteri Agama," katanya.
Bahkan, kata dia, Pemprov Jabar juga sudah mengkonsultasikan perihal lahan tersebut pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jabar. "Jadi, Kanwil BPN pun telah memberikan sejumlah panduan terkait payung hukum yang akan digunakan. Nanti dari sisi kelembagaan draftnya akan diproses," katanya.
Pemerintah, kata dia, menargetkan kampus tersebut bisa dibangun mulai 2018 mendatang mengingat Kementerian Keuangan sudah mengalokasikan anggaran. Pemprov Jabar, saat ini tengah menindaklanjuti pembentukan tim dimana Bappeda Jabar akan menyusun jadwal hingga struktur lembaga. "Nanti akan di SK-kan langsung oleh Pak Gubernur," katanya.
Iwa berharap, Pemkot Depok bisa membantu sepenuhnya penyiapan lahan tersebut. Salah satu poin penting, adalah aparat pemerintahan Kota Depok memastikan tidak ada bangunan-bangunan baru di atas lahan eks RRI ini. "Jangan tiba-tiba ada orang baru muncul, nanti pelaksanaan lapangan oleh Depok, Pemprov supervisi dan mendukung sepenuhnya. Kami menargetkan pembebasan lahan ini bisa secepatnya," katanya.
Terkait draft yang disusun Bappeda Jabar, menurut Iwa, ia menargetkan bisa tuntas pada pekan depan untuk selanjutnya dilakukan pembahasan intensif multipihak. Iwa pun, memastikan proyek pembangunan UIII penting mengingat Pemerintah sudah memasukannya dalam proyek strategis nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
