REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut tak menutup kemungkinan adanya peluang poros partai-partai Islam pada Pemilu 2019 nanti. Namun, pihaknya mengaku masih melihat kondisi perpolitikan saat ini, di mana salah satu partai Islam, PPP telah memposisikan diri kepada koalisi partai propemerintah.
"Tentu kita bahagia kalau Islam membuat satu poros, tetapi de-facto-nya teman-tema PPP dan PKB sudah di dalam pemerintahan. Sehingga tetap tidak bisa kita secara etika, pindah tanpa izin," kepada Republika.co.id, Kamis (8/3).
Ia menyebut bila memang nantinya partai poros Islam bisa dibentuk, hal itu akan membuat lebih mudah untuk membentuk kekuatan satu sama lain. "Peluangnya (untuk berkoalisi dengan partai-partai Islam) itu ada, tapi biarkan itu tetap mengalir," kata Mardani .
Baca: Sekjen PAN: Koalisi Partai Islam Sulit Menang.
PKS sendiri, kata dia, telah mempersiapkan sembilan nama-nama pengurusnya yang berpotensi untuk diusung menjadi capres/cawapres dalam Pemilu 2019 nanti. Kesembilan nama itu saat ini sedang intensif meningkatkan elektabilitas mereka di beberapa daerah.
"Langkah pertama, berdasarkan hasil Majelis Syuro PKS pertengahan Januari lalu, kita mempersiapkan sembilan nama yang berpotensi untuk diusung menjadi capres/cawapres. Kesembilannya saat ini sedang fokus mendongkrak elektabilias mereka di berbagai daerah," katanya.
Ia menuturkan, kesembilan nama itu antara lain Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wakil Ketua Majerlis Syuro Hidayat Nur Wahid, Mantan Presiden PKS Anis Matta, Gubernuu Sumatra Barat, Irwan Prayitno, dan juga Presiden PKS Mohammad Sohibul Iman. Selain itu, nama-nama yang ia sebut adalah Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al'Jufrie, Mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua DPP PKS AL Muzammil Yusuf, dan ia sendiri, Mardani Ali Sera.
Menurutnya, sebanyak sembilan nama ini tak boleh memasuki tim komunikasi politik lainnya, yang bertugas untuk membangun komunikasi dengan mitra koalisi lainnya. "Tidak boleh ada komunikasi politik, nanti ada kekhawatiran adanya benturan kepentingan," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
