JAKARTA -- Pemerintah berencana menambah jumlah pinjaman luar negeri pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2015. Peningkatan jumlah pinjaman luar negeri diperlukan karena ruang fiskal sebesar Rp 230 triliun tak cukup untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur yang menjadi prioritas kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
Berdasarkan draf RAPBNP 2015, Kementerian Keuangan berencana menambah jumlah penarikan pinjaman luar negeri (bruto) menjadi Rp 49,2 triliun atau naik Rp 2,2 triliun dari yang telah ditetapkan pada APBN 2015 sebesar Rp 47 triliun.
Direktur Strategis dan Portofolio Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Schneider Siahaan mengatakan, meningkatnya penarikan pinjaman luar negeri lantaran meningkatnya kebutuhan terhadap pembiayaan APBN, khususnya untuk infrastruktur. "Karena itu, kami perlu mencari sumber untuk mengompensasi kebutuhan tersebut," kata Schneider kepada Republika, Senin (19/1).
Pinjaman luar negeri yang terdiri dari pinjaman program dan pinjaman proyek keduanya mengalami kenaikan. Pinjaman proyek naik menjadi Rp 41,9 triliun dari sebelumnya Rp 39,9 triliun. Sedangkan, pinjaman program naik menjadi Rp 7,3 triliun dari sebelumnya Rp 7,1 triliun.
Pemerintah sebenarnya memiliki ruang fiskal sebesar Rp 230 triliun dari hasil pencabutan subsidi Premium dan penghematan subsidi solar dengan skema subsidi tetap. Namun, ruang fiskal berkurang menjadi Rp 155 triliun karena pemerintah juga harus membayar utang kepada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).
"Tidak cukup kalau hanya dari ruang fiskal. Apalagi pemerintah juga perlu menambah penyertaan modal negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," kata Schneider.
Pembangunan infrastruktur memang menjadi salah satu prioritas kerja Pemerintahan Jokowi-JK. Presiden Jokowi menginginkan agar belanja pemerintah benar-benar dialihkan untuk hal-hal produktif. Belanja infrastruktur pun naik sekitar 52 persen menjadi Rp 209 triliun dari sebelumnya Rp 109 triliun.
Selain meningkatkan penarikan pinjaman luar negeri, pemerintah juga menaikkan penarikan utang melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 31,1 triliun. Dalam APBN 2015, penerbitan SBN ditetapkan senilai Rp 277 triliun (neto). Menurut Schneider, suntikan PMN kepada BUMN berasal dari penambahan penerbitan SBN.
Bank Indonesia merilis utang luar negeri (ULN) Indonesia pada November 2014 tumbuh 11,8 persen (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Oktober 2014 sebesar 10,9 persen (yoy). Posisi ULN Indonesia pada akhir November 2014 tercatat sebesar 294,4 miliar dolar AS atau sekitar Rp 3.586 triliun.
Utang ini terdiri dari ULN sektor publik sebesar 133,9 miliar dolar AS (45,5 persen dari total ULN) dan ULN sektor swasta 160,5 miliar dolar AS (54,5 persen dari total ULN). Meskipun secara tahunan mengalami akselerasi pertumbuhan, posisi ULN November 2014 turun 0,2 persen jika dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya karena turunnya posisi ULN swasta.
"Perkembangan ULN pada November 2014 dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN sektor publik yang meningkat di saat pertumbuhan ULN sektor swasta melambat," kata BI dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/1).
BI mencatat ULN sektor publik tumbuh 8,6 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 5,9 persen (yoy). Hal ini terutama dipengaruhi peningkatan kepemilikan surat utang pemerintah oleh asing. ULN sektor publik terutama dalam bentuk surat utang (54,3 persen dari total ULN sektor publik) yang tercatat tumbuh 27,7 persen (yoy).
Di sisi lain, ULN sektor swasta tumbuh 14,7 persen (yoy), lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 15,4 persen (yoy). ULN sektor swasta didominasi oleh perjanjian pinjaman (64,6 persen dari total ULN sektor swasta) yang mencatat pertumbuhan 9,7 persen (yoy).
rep: Satria Kartika Yudha, Dwi Murdaningsih ed: Nidia Zuraya
Ikuti Whatsapp Channel Republika
