JAKARTA – Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyayangkan penundaan penyertaan modal negara (PMN) dalam APBN 2016. DPR menjegal kucuran dana segar dari kas negara ini di rapat paripurna, Jumat (30/10). Fraksi Gerindra adalah fraksi yang paling vokal menyerukan penundaan pengucuran PMN.
Dalam rapat itu, DPR mengesahkan APBN 2016 tetapi menunda pengucuran PMN sebesar Rp 40,4 triliun untuk 23 BUMN. Rencananya, PMN akan dibahas kembali menjelang APBN Perubahan tahun depan.
Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk, Sukandar, masih berharap dana PMN tetap cair karena dana itu sangat penting bagi perusahaannya. Alokasi PMN bisa digunakan untuk membangun pabrik, pembangkit listrik berharga murah, serta memperbesar kapasitas produksi.
"Dengan tambahan fasilitas ini, kami berharap suatu hari nanti Krakatau Steel bisa lebih kompetitif," katanya, Ahad (1/11). Semula, BUMN penghasil baja ini memperoleh alokasi sebesar Rp 2,456 triliun tetapi harus gigit jari karena penundaan pelaksanaan PMN oleh DPR.
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) juga mengaku kecewa atas penundaan PMN. Apalagi, kata Manajer Komunikasi dan Hubungan Kelembagaan PT Pelni Akhmad Sujadi, suntikan dari pemerintah itu sudah masuk dalam program dan diperhitungkan secara matang.
Sebetulnya, jelas dia, dana PMN akan digunakan untuk penghapusan utang. Dengan adanya penundaan PMN senilai Rp 564,8 miliar, Pelni akan mengubah rencana kerja dan anggaran perusahaan 2016. Sementara, PMN 2015 diperkirakan akan cair November ini.
Berbeda dengan Perumnas, mereka mengaku belum tahu mengenai penundaan pengucuran PMN. Tetapi yang jelas, dana PMN periode 2015 sampai sekarang belum mereka terima. Karena itu, Direktur Utama Perumnas Himawan Arief Sugoto tak berkomentar banyak soal dampak PMN 2016.
Alih-alih membahas penundaan PMN tahun 2016, Himawan justru menyinggung PMN 2015 yang hingga saat ini belum kunjung cair. PMN senilai Rp 1 triliun tersebut rencananya akan dialokasikan untuk melancarkan pencapaian program sejuta rumah rakyat.
Perumnas mendapat tugas dari pemerintah membangun 36.018 dari 603.516 unit rumah murah sepanjang 2016. Namun, sampai November 2015, baru 14 ribu rumah yang berhasil dibangun. Pembangunan tersendat karena PMN yang diperkirakan cair Oktober ternyata tak cair juga. "Belum cair tuh. Harusnya Menkeu sudah tanda tangan," kata Himawan.
Sampai saat ini, perusahaan tetap berupaya melakukan pencapaian target dengan menambah pinjaman dari perbankan. Selain itu, perusahaan juga telah menunda pengadaan tanah di sejumlah daerah hingga dana pemerintah cair.
Sementara, Corporate Secretary PT PLN Adi S Supriono mengatakan, PLN akan mencoba mencari sumber pendanaan lain setelah ada penundaan PMN. "Kita kan tidak bisa nolak juga, mungkin harus cari sumber lain dan mengatur jadwal lagi.''
Meski demikian, PLN juga berencana mencari peluang yang masih bisa dilakukan agar PMN bisa turun. "Yah, dilihat lagi," kata Adi. PLN merupakan BUMN dengan alokasi PMN terbesar dibanding 22 BUMN lainnya, yakni Rp 10 triliun.
Direktur Pengawasan Bank Perum Jamkrindo Bakti Prasetyo mengatakan, penundaan PMN tidak mengubah rencana ekspansi perusahaan karena tugas utama Jamkrindo sebagai perusahaan penjamin Kredit Usaha Rakyat (KUR). "Kalau penugasan, ya ada atau tidak ada PMN 2016 jalan terus, tidak ada perubahan," katanya dalam pesan singkat kepada Republika, Ahad (1/11).
Bakti menjelaskan, PMN berfungsi untuk meningkatkan kapasitas penjaminan yang disebut gearing ratio. Pada RAPBN 2016, Perum Jamkrindo menjadi salah satu perusahaan BUMN yang diusulkan mendapat suntikan PMN sebesar Rp 500 miliar.
Tidak mengganggu
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengklaim penundaan PMN tidak akan mengganggu kinerja BUMN. "Tidak ada masalah besar. Ini kan hanya ditunda sampai APBN Perubahan (APBNP) 2016," katanya kepada wartawan, di kantornya, Senin (2/11).
Menurut Bambang, ada kemungkinan DPR akan mengurangi jumlah penerima atau pagu PMN dalam APBNP 2016. DPR ingin memastikan PMN benar-benar bisa dimanfaatkan untuk sektor prioritas. Nantinya, tergantung bagaimana BUMN meyakinkan DPR.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil mendorong BUMN, terutama yang bergerak di sektor infrastruktur, mampu mencari sumber alternatif pendanaan menyusul penundaan pelaksanaan PMN.
Meski demikian, ia menyebutkan, pemerintah akan mencoba kembali untuk mengajukan PMN melalui pembahasan APBNP 2016. "Kami juga berupaya mempercepat pembahasan APBNP dari rencana sebelumnya, April 2016," katanya.
Namun, menurut pengamat BUMN, Said Didu, penundaan PMN 2016 dapat mengganggu kapasitas BUMN dalam pengembangan kinerja. Dengan demikian, tidak tertutup kemungkinan beban BUMN untuk menambah investasi akan semakin berat.
Said menjelaskan, pemerintah memang mengharapkan sebagian besar pembangunan infrastruktur berasal dari non-APBN atau diserahkan ke swasta. Namun, apabila swasta tidak bisa maka BUMN yang akan mengambil alih pembangunan infrastruktur di Indonesia.
"Jadi, kalau enggak ada PMN tentu akan mengurangi kemampuan BUMN membangun infrastruktur," ujar Said. Ia menambahkan, sebenarnya melalui PMN maka pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk membangun infrastruktur.
Di sisi lain, ia menyinyalir, penundaan PMN 2016 oleh DPR terkait proyek kereta cepat yang penyertaan modalnya berasal dari BUMN. Sebab, sebetulnya PMN sudah tepat selama dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur ekonomi yang tidak menimbulkan pertanyaan politik. n muhammad nursyamsyi/satria kartika yudha/sonia fitri/ ed: ferry kisihandi
Selain itu, ada pula kritik Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terhadap Permendag Nomor 87 Tahun 2015 tentang Impor Produk Tertentu yang dibuat pada 15 Oktober lalu. Ini terkait kemudahan impor produk olahan ikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
