JAKARTA -- Penghitungan sementara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2015 pada Rabu (9/12) menunjukkan keunggulan sejumlah calon kepala daerah perempuan. Sebagian pihak menilai, hal tersebut positif untuk perpolitikan di Indonesia.
Hingga Kamis (10/12) sore, penghitungan sementara yang diunggah Komisi Pemilihan Umum menunjukkan bahwa calon bupati/wali kota perempuan unggul di 19 daerah. Sedangkan di sejumlah daerah lainnya, perolehan suara calon kepala daerah perempuan menempel ketat pemimpin perolehan suara sementara.
Di beberapa daerah, keunggulan sementara calon kepala daerah perempuan membuka peluang terciptanya sejarah. Di Lampung, jika nantinya keunggulan calon bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim bertahan, ia bisa menjadi kepala daerah perempuan pertama di provinsi tersebut.
Sejauh ini, hitung cepat yang digelar lembaga tabulasi swadaya lokal Rakata Institute menunjukkan bahwa Chusnunia yang berpasangan dengan Zaiful memperoleh 54,07 persen suara. Sejarah baru di Lampung itu bisa kian lengkap bila calon wakil bupati Pesisir Barat, Erlina, yang diprediksi memperoleh 30,8 persen melalui hitung cepat, terpilih.
Sejarah juga bisa tercatat di Klaten, Jawa Tengah, jika pasangan calon bupati dan wakil bupati Sri Hartini-Sri Mulyani (Hati-Mulya) yang unggul dalam hitung cepat benar-benar terpilih. Jika hal itu terjadi, Sri Hartini dan Sri Mulyani adalah pasangan perempuan-perempuan pertama yang menjabat kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia.
Berdasarkan hasil penghitungan sementara KPU Klaten, pasangan calon yang diusung PDI Perjuangan, Nasdem, PPP, dan PKS tersebut meraup 47,68 persen suara. Hati-Mulya menang di tujuh wilayah kecamatan, di antaranya Bayat, Ceper, Kalikotes, Karanganom, Karangnongko, Kemalang, dan Polanharjo.
Jika seluruh calon perempuan yang sejauh ini unggul benar-benar terpilih, dalam periode lima tahun ke depan jumlah kepala daerah perempuan bisa tercatat sebagai yang terbanyak dalam sejarah Indonesia. Ia akan mengalami lonjakan seratus persen dibandingkan 2009 yang diisi sekitar 10 kepala daerah perempuan.
Pada pilkada serentak 2015 ini, sebanyak 115 calon ikut serta. Dari jumlah itu, 54 di antaranya mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan sisanya mendaftar sebagai calon wakil kepala daerah. Jumlah perempuan yang mencalonkan diri tersebut sedianya hanya 7,3 persen dari keseluruhan calon pada pilkada serentak tahun ini.
Bagaimanapun, atas hasil yang dicapai para calon kepala daerah pada pilkada serentak 2015 ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan apresiasinya. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan adanya perbaikan terhadap kesetaraan gender di Indonesia. "Itu tidak ada masalah lagi, dan perempuan kalau bekerja serius cepat majunya," ujar dia.
Sedangkan, Ketua Komnas Perempuan Azriana mengatakan, pilkada kali ini menunjukkan bahwa perempuan mulai diterima untuk memimpin masyarakat. Menurutnya, hal itu mencerminkan mulai terjadi pergeseran pemahaman di masyarakat soal peran gender.
Ia mengingatkan bahwa prestasi para kepala daerah tersebut harus dihargai. "Kita tahu proses pemilu bukan proses ramah terhadap perempuan," ujarnya
Hal senada disampaikan pengamat politik LIPI Siti Zuhro. Ia menilai, eksistensi perempuan sebagai calon kepala daerah mulai diapresiasi para pemilih di daerah-daerah. "Salah satunya karena bukti-bukti konkret kinerja perempuan pemimpin politik, sebagaimana ditunjukkan Wali Kota Surabaya, Risma (Tri Rismaharini)," kata Siti Zuhro.
Namun, dia melanjutkan, sejumlah perempuan calon kepala daerah juga masih bergantung pada faktor kekerabatan dengan figur-figur dominan di daerah. Dari data yang dihimpun Republika, pernyataan tersebut ada benarnya.
Dari 19 calon kepala daerah yang sejauh ini unggul, lima di antaranya adalah calon pejawat (incumbent) kepala daerah. Sedangkan, empat orang merupakan pejawat wakil kepala daerah.
Ada tiga istri mantan bupati dari daftar calon kepala daerah yang sementara ini unggul. Sementara, ada tiga anak mantan bupati. Hanya tiga yang merintis karier sebagai anggota dewan terlebih dahulu dan satu yang merupakan akademisi.
Terkait hal itu, Siti Zuhro mengharapkan para perempuan yang nantinya menjadi kepala daerah mampu membebaskan diri dari kecenderungan patronase. n c14/c27/agus raharjo/antara ed: fitriyan zamzami
Ikuti Whatsapp Channel Republika
