BOGOR -- Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo meminta para menterinya tidak lagi berpolemik soal dugaan pencatutan nama Presiden oleh Ketua DPR Setya Novanto. Jokowi ingin hal itu diselesaikan di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) saja.
"Presiden meminta tidak ada lagi polemik antarmenteri untuk hal tersebut karena sekarang ini sudah di MKD," kata Pramono Anung seusai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Senin (23/11). Pramono juga mengungkapkan bahwa Presiden menyerahkan sepenuhnya soal dugaan pencatutan namanya ke MKD DPR dan menghormati prosesnya.
Kendati tak secara khusus menyebut kasus pencatutan nama, Presiden Jokowi secara langsung meminta para menteri saling bekerja sama dan bersinergi. "Hindari tabrakan antarlembaga, antarkementerian. Tidak ada lagi yang namanya polemik di publik yang menggambarkan perbedaan. Perbedaan hanya di ruangan, di forum-forum kabinet," tegas Presiden dalam pengantarnya pada Sidang Kabinet Paripurna.
Langkah Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan Ketua DPR Setya Novanto ke MKD dengan tudingan pencatutan nama Presiden memang sempat menimbulkan suara tak seragam di antara para pejabat negara. Tak hanya para menteri, Wapres Jusuf Kalla juga terlibat saling bantah.
Sudirman menyatakan telah berkoordinasi terlebih dulu dengan Presiden dan Wapres sebelum melapor. Hal tersebut diiyakan Wapres Jusuf Kalla dengan menambahkan bahwa Jokowi marah namanya dicatut dalam pertemuan membahas perpanjangan kontrak antara Setya Novanto, pengusaha Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin.
Seskab Pramono Anung juga menegaskan, Jokowi sudah mendengarkan rekaman yang dimaksud. Jokowi juga ia sebut telah mengantongi nama-nama para pencatut.
Kendati demikian, pernyataan berbeda disampaikan Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan. Ia menyatakan, Sudirman melangkahi Jokowi karena bergerak tanpa arahan saat melayangkan laporan. Berbeda dengan Jusuf Kalla, Luhut yang namanya diduga ikut dicatut tak hendak meneruskan laporan Sudirman tersebutke ranah hukum.
Menko Kemaritiman Rizal Ramli ikut menimpali polemik tersebut. Ia sempat mengatakan bahwa polemik pencatutan adalah "sinetron antar-geng yang kadang perang kadang berdamai."
Sementara itu, Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta agar kegaduhan masalah saham PT Freeport tidak berlarut-larut. Hipmi khawatir kegaduhan ini akan semakin liar hingga mengancam iklim investasi yang mulai membaik.
Sebab itu, Hipmi meminta Presiden Joko Widodo mengambil alih dan mengelola isu PT Freeport ini dengan baik. "Berlarut-larut kegaduhan ini tidak baik untuk iklim investasi. Apalagi kan kita lagi gencar-gencar undang investasi dari luar supaya ekonomi bergerak lebih atraktif tahun depan," ujar Ketua Umum BPP Hipmi Bahlil Lahadalia dalam keterangannya yang diterima Republika, kemarin.
Bahlil mengatakan, ia mendapat banyak pertanyaan dari investor terkait masa depan investasi di Indonesia sejak munculnya kegaduhan soal saham PT Freeport. "Ada banyak pertanyaan yang datang ke kami, iklimnya seperti apa, kepastian hukum gimana. Sebab, semua ranah dipolitisasi. Harusnya hukum yang bicara," ujar Bahlil.
Bahlil mengatakan, kredibilitas iklim investasi di Indonesia akan sangat ditentukan oleh penyelesaian secara hukum atas berbagai sengketa, pertikaian, atau pelanggaran etika korporasi. Sebab, bila nuansa politik terlalu kental, investor akan merasa enggan menanamkan modalnya di Tanah Air.
Pengusaha asal Papua ini juga mengatakan, saat ini terdapat banyak kontrak karya dengan investasi miliaran dolar Amerika Serikat yang tersebar di berbagai daerah. Berbagai pihak memiliki kepentingan masing-masing dalam kontrak karya tersebut, termasuk mengincar saham.
Di sisi lain, pemerintah dinilai telah mengambil langkah tepat untuk meningkatkan kontribusi perusahaan-perusahaan yang berinvestasi tersebut bagi negara atau daerah tempat perusahaan itu berada. "Sayangnya, kebijakan dan negosiasi pemerintah ini tidak dikelola dengan baik isunya yang sangat sensitif sehingga yang muncul kegaduhan. Ditambah lagi banyak pihak yang nimbrung minta bagian," ujar Bahlil. rep: Aldian Wahyu Ramadhan antara ed: fitriyan zamzami
Ikuti Whatsapp Channel Republika
