PASURUAN--Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) BMT UGT Sidogiri mengumumkan pihaknya membukukan aset sebesar Rp 1,8 triliun pada 2015. Artinya, aset BMT asal Pasuruan, Jawa Timur, ini meningkat 25 persen dibandingkan dengan 2014 sebesar Rp 1,5 triliun.
Ketua KSPS BMT UGT Sidogiri KH Mahmud Ali Zain, Sabtu (20/2), mengatakan, perkembangan dari BMT UGT Sidogiri tidak lepas dari partisipasi para anggota saat ini yang berjumlah 12.901 anggota. Terkait peningkatan aset, Ali Zain menegaskan, selama ini dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya, simpanan sukarela pada 2015 sebesar 25 persen dan dana pinjaman dari bank sebesar 42 persen.
Sementara, sisa hasil usaha (SHU) juga meningkat lima persen dari Rp 68 miliar menjadi Rp 72 miliar. Hal yang sama juga terjadi kenaikan omzet sebesar 25 persen pada 2015 mencapai Rp 16,8 triliun dibandingkan dengan 2014 sebesar Rp 16,04 triliun.
"Dengan kinerja koperasi syariah ini, kami berharap ke depan akan terus meningkat sehingga keberadaan dari BMT UGT Sidogiri bermanfaat untuk umat," ucap dia berdasarkan rilis yang diterima Republika.
Sementara, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah (AAGN) Puspayoga dalam sambutannya di RAT tersebut, mengapresiasi kepada koperasi syariah BMT UGT Sidogiri yang kini memiliki jumlah karyawan 1.422 orang dan kantor layanan 273 yang tersebar di seluruh Indonesia. Dia mengatakan, RAT KSPS BMT UGT Sidogiri adalah pertama kali pada 2016 yang ia hadiri.
Terkait dengan RAT BMT UGT Sidogiri, Menkop UKM meminta kepada KSPS BMT UGT Sidogiri untuk terlibat dalam pengentasan kemiskinan. Segala hal dilakukan selama ini dengan berbagai program di koperasi syariah perlu ditingkatkan lagi.
Apalagi, apa yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri benar-benar implementasi dari amanah konstitusi UUD 1945. "Maka itu, pengembangan koperasi syariah yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri ke depan akan membantu dalam program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan," paparnya.
Sementara, Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Wilayah V Jawa Tengah-DIY menyatakan, ekonomi syariah perlu dikembangkan sebagai pelengkap ekonomi konvensional.
"Mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia, salah satunya Jawa Tengah, beragama Islam, sebagai seorang Muslim, sudah seharusnya mengikuti ajaran tersebut," kata Deputi BI Kanwil V Jateng-DIY Ananda Pulungan, beberapa waktu lalu.
Menurut dia, agen yang cukup tepat untuk memasyarakatkan syariah adalah pondok pesantren. Berdasarkan data dari Departemen Agama Jateng, hingga saat ini ada 4.500 pondok pesantren dan 638 ribu santri pondok pesantren di Jawa Tengah.
Ananda mengatakan, hingga saat ini, aktivitas perbankan syariah masih relatif kecil jika dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, pangsa pasar perbankan syariah untuk Jawa Tengah baru enam persen dari keseluruhan pangsa pasar perbankan. Oleh karena itu, pihaknya menilai potensi pengembangan perbankan syariah di Jawa Tengah masih sangat besar.
Sementara, Direktur Utama BMT Sidogiri Abdul Majid Umar menyatakan, pengenalan tentang syariah di kalangan pondok pesantren sudah dimulai sejak tingkat ibtidaiyah. "Kalau secara teori, sebetulnya para santri sudah menguasai, hanya dari sisi aplikasi kurang paham," katanya.
Biasanya, untuk mematangkan materi syariah, mulai dari produk hingga sistem kelembagaan, dilakukan saat santri sudah menjadi alumni. "Untuk Pondok Pesantren Sidogiri, juga saat ini sedang membangun balai diklat santri profesional untuk mematangkan materi tersebut," katanya. antara, ed: Ichsan Emrald Alamsyah
Ikuti Whatsapp Channel Republika
