Clock Magic Wand Quran Compass Menu

Dugaan Publik Terbukti, Jokowi-JK Berbeda Pendapat

Rep: C62
Presiden dan Wapres terpilih Joko Widodo, dan Jusuf Kalla menggelar konferensi pers di rumah Dinas Gubernur, Jakarta, Kamis (21/8). Jokowi mengapresiasi keputusan MK yang menolak gugatan Prabowo Hatta.
Yasin Habibi/Republika Presiden dan Wapres terpilih Joko Widodo, dan Jusuf Kalla menggelar konferensi pers di rumah Dinas Gubernur, Jakarta, Kamis (21/8). Jokowi mengapresiasi keputusan MK yang menolak gugatan Prabowo Hatta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kekhawatiran publik akan adanya dinamika politik antara Jokowi-Jusuf Kalla setelah memenangkan Pilpres 2014 ternyata terbukti. Dinamika diduga karena Jusuf Kalla lebih dominan atas Joko Widodo.

Sponsored
Sponsored Ads

"Seperti kekhawatiran banyak kalangan sebelum duet Jokowi-Jk. Bahwa akan banyak dinamika antara keduanya. Terutama determinasi JK terhadap Jokowi," kata peneliti The Political Literacy Institute Adi Prayinto saat dihubungi Republika, Ahad (24/8).

Kata Adi, dugaan perbedaan pendapat antara Jokowi dan JK sebenarnya menkonfirmasi dugaan publik selama ini. Terutama sebelum Jokowi-JK digadang-gadangkan menjadi pasangan di pemilihan presiden 2014.

"Buktinya sekarang ini (ada masalah kabinet ramping dan menganai kantor transisi," ujarnya.

Sebenarnya kata Adi, perbedaan pendapat yang ditunjukan Jusuf Kalla buka satu hal yang aneh, pasalnya perbedaan pendapat itu juga pernah dilakukan Jusuf Kalla ketika menjadi wakilnya presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Scroll untuk membaca

Pada saat itu, banyak pandangan dan keinginanan Jusuf Kalla yang bertolak belakang bahkan bertentangan dengan presidennya. "Apalagi dengan Jokowi. Tentu JK akan lebih determinan (penentu)," katanya.

Adi berkata, perbedaan pendapat itu bisa mengganggu kinerja pemerintahan Jokiwi-JK, apalagi ketika pemerintahan Jokowi-JK akan menjalankan kebijakan publik.  "Gimana kebijakan strategis lainnya ke depan, pasti banyak bertabrakannya," katanya.

Semestinya kata Adi, presiden dan wakil presiden bisa kompak, sehingga apa yang menjadi kebijakan publik bisa dijalankan dengan lancar tanpa ada masalah.

Berita Terkait

Berita Terkait

Rekomendasi

Republika TV

>

Terpopuler

>