REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Praktisi dari Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kementrian Riset, Tekhnologi dan Pendidikan Tinggi (Kemeristekdikti) Evawarni mengisyaratkan manejemen penguruan tinggi se-Indonesia agar mempersiapkan lulusan mereka dengan surat keterangan pendamping ijazah (SKPI).
"SKPI dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja asing agar mereka tidak menjadi buruh di negara sendiri saat MEA berlangsung," kata Evawarni, Ahad (9/5).
Evawarni yang juga Kasi Kurikulum Pendidikan Akademik Ditjen Belmawa Kemenristekdikti itu mengatakan, MEA sudah berlaku antara lain negara-negara ASEAN menyepakati dan mendukung bebas lalulintas pekerja asing masuk ke Indonesia dan sebaliknya pekerja Indonesia ke negara ASEAN. Akan tetapi, jika lulusan perguruan tinggi Indonesia tidak memiliki surat keterangan pendamping ijazah maka tentu akan mempersempit peluang bekerja bagi tenaga kerja Indonesia.
"Memang SKPI ini akan diberlakukan 2017, yang telah diakreditasi BAN PT namun demikian imbauan ini harus digencarkan pemerintah," katanya.
Ia mencontohkan, lulusan D3 farmasi adalah ahli meracik obat dan tentunya dinyatakan melalui SKPI itu sebagai sarana kompetisi bagi mereka dalam merebut pasar kerja. Begitu pula untuk buruh menggali lobang pemasang kabel pun harus memiliki SKPI itu.
Kebijakan ini ditempuh, katanya lagi, untuk meningkatkan kualitas dan pengakuan asing termasuk para ahli gizi bekerja di hotel seperti sebuah hotel di Indonesia berani mempekerjakan orang Korea yang sudah memiliki sertifikasi tersebut.
Sedangkan lembaga yang berwenang menerbitkan SKPI antara lain adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi di Jakarta dan sertifikasi itu bisa dimiliki Pemda bekerjasama dengan perguruan tinggi.
"Ini harus dimulai dari sekarang jika tidak maka tenaga kerja Indonesia akan menjadi buruh di negeri sendiri," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
