REPUBLIKA.CO.ID,MALANG -- Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, mendesak Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) segera menerbitkan regulasi terkait pendidikan vokasi.
"Masalah legalitas pendidikan vokasi ini tidah hanya terjadi di Universitas Brawijaya (UB) saja, tetapi banyak perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia juga mengalami hal yang sama. Ini menjadi kasus se-Indonesia Raya, bukan hanya di UB," kata Rektor UB Malang Prof Bisri, Rabu (18/5).
Oleh karena itu, kata Bisri, ketika mahasiswa berunjuk rasa mempertanyakan masalah legalitas pendidikan vokasi, harusnya ditujukan kepaka Kemenristekdikti, bukan pihak kampus. Apalagi, pihak kampus sudah mengajukan pengurusan pendidikan vokasi itu menjadi fakultas.
Sebelumnya, Selasa (17/5) ratusan mahasiswa pendidikan vokasi UB menggelar unjuk rasa di depan gedung Rektorat UB menuntut kejelasan pihak kampus atas legalitas program studi vokasi tersebut, setelah usulan perubahan nama fakultas sains terapan pada Program Vokasi UB menjadi Fakultas Vokasi UB tidak bisa direalisasikan.
Lebih lanjut, Bisri mengatakan sudah melakukan pengusulan fakultas baru mengganti Pendidikan Vokasi, namanya Fakultas Sains Terapan. Pengajuan fakultas pengganti pendidikan vokasi itu karena dalam OTK (Organisasi Tata Kerja) UB 2016 yang tertuang dalam Peraturan Menristekdikti nomor 04 tahun 2016, disebutkan bahwa tidak ada persetujuan untuk Fakultas Vokasi yang diajukan pada 2015.
Sehingga, lanjutnya, usul pendirian Fakultas Vokasi tidak dapat diproses oleh Kemenristekdikti. Dalam surat balasan Kemenristekdikti kepada UB pada 27 Januari 2016 nomor 135/C/KL/2016 pada poin tiga, bahwa pendidikan vokasi merupakan bagian dari masing-masing fakultas.
"Kami sudah mengajukan menjadi Fakultas Sains Terapan," urainya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
