REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pemerintah China mendesak Amerika Serikat (AS) memutuskan hubungan militer dengan Taiwan. Beijing meminta Washington menghormati prinsip "Satu China".
"Kami mendesak AS untuk sungguh-sungguh mematuhi prinsip satu-China dan tiga komunike bersama China-AS serta menghentikan penjualan senjata ke dan hubungan militer dengan Taiwan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) China Zhao Lijian dalam sebuah konferensi pers pada Kamis (21/5) dikutip laman resmi Kemlu China.
Menurut dia, tindakan tersebut perlu dilakukan agar hubungan AS-China tak semakin buruk. Perdamaian serta lintas-selat pun dapat terjaga. Pernyataan Zhao muncul sehari setelah Departemen Luar Negeri AS menyetujui kemungkinan penjualan senjata senilai 180 juta dolar AS ke Taiwan.
Menurut Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan AS, salah satu persenjataan yang hendak dijual kepada Taiwan adalah 18 MK-48 Mod6 Advanced Technology Heavy Weight Torpedoes. Suku cadang dan peralatan pendukung termasuk di dalamnya.
Pada Maret lalu Presiden AS Donald Trump telah menandatangani The Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative (TAIPEI) Act. Undang-undang (UU) itu menjadi dasar bagi Washington memperkuat dukungan bagi Taiwan.
TAIPEI Act diloloskan melalui dukungan bipartisan yang kuat. Dengan pengesahan Trump, Departemen Luar Negeri AS diharuskan memberi laporan ke Kongres mengenai langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk memperkuat hubungan diplomatik dengan Taiwan.
TAIPEI Act juga mengharuskan AS “mengubah” hubungan dengan negara-negara yang merusak keamanan atau kesejahteraan Taiwan. Hal itu tampaknya secara khusus ditujukan kepada China.
China memandang Taiwan sebagai provinsi yang memberontak. Hal itu karena Taiwan berusaha melepaskan diri dari negara tersebut. Tahun lalu Presiden China Xi Jinping mengatakan negaranya siap mengambil paksa Taiwan jika memang diperlukan. Namun Xi mengaku lebih suka pada solusi damai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
