REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Anak Indonesia dr Yogi Prawira SpA merekomendasikan agar pembelajaran tatap muka sebaiknya tak dilakukan sampai kasus di daerah lokal tersebut sudah terkendali. Kebijakan pembelajaran tatap muka perlu melihat dan mempertimbangkan peningkatan jumlah kasus yang masih terus terjadi secara nasional, maupun peningkatan tiap di daerah.
“Sebaiknya kita menunda pembelajaran tatap muka sampai kasus di daerah lokal sudah terkendali,” kata Yodi dalam bincang virtual yang dihelat Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara, disimak di Jakarta, Rabu (5/8).
Tak cukup melihat berapa laporan penambahan kasus, Yogi menekankan pembukaan sekolah juga perlu mengkaji positivity rate atau persentase orang yang memiliki hasil tes positif Covid-19. Jika dari 100 tes ada kurang dari lima yang positif Covid-19 dan itu berlangsung selama dua minggu, artinya pemerintah daerah sudah mengendalikan penyebaran virus corona di daerahnya.
“Saran kami PJJ (pembelajaran jarak jauh) dulu,” ujar Yogi.
Menurut Yogi, pemerintah bisa membuat kurikulum darurat untuk relaksasi dalam situasi krisis kesehatan seperti saat ini. Kurikulum darurat juga bisa mengatasi stres orang tua dan anak-anak terkait target-target belajar yang harus dikejar.
"Pada 1965 saja, sekolah pernah ditunda selama enam bulan karena kondisi tertentu," tutur Yogi.
Selain itu, menurut Yogi, kondisi sekarang bisa menjadi ajang pembelajaran keterampilan hidup anak-anak. terutama soal urusan rumah. Sebab, anak-anak harus tetap beraktivitas fisik dalam kondisi sekarang.
“Mereka harus tetap ada aktivitas fisik. Batasi waktu layar, jangan terus-terusan pegang gawai,” kata Yogi.
Dalam pernyataannya pada awal pekan ini, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengatakan, dunia menghadapi "bencana generasi" karena penutupan sekolah di tengah pandemi virus corona. Ia pun menilai, setelah transmisi lokal terkendali, pembukaan kembali sekolah harus dilakukan dengan menjalankan protokol kesehatan.
Guterres mengatakan pada pertengahan Juli sekitar 160 negara telah menutup sekolah dan mempengaruhi lebih dari 1 miliar siswa. Sementara 40 juta anak-anak lainnya telah putus sekolah.
"Sekarang kita menghadapi bencana generasi yang dapat menyia-nyiakan potensi manusia, melemahkan kemajuan selama beberapa dekade, dan memperburuk ketidaksetaraan yang mengakar," kata Gutteres.
Gutteres meluncurkan kampanye Save our Future. PBB merekomendasikan pembukaan kembali sekolah harus menjadi prioritas utama, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona. Rekomendasi PBB ini sejalan dengan kebijakan pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk kembali membuka sekolah pada musim gugur.
“Setelah transmisi Covid-19 lokal terkendali, membuat siswa kembali ke sekolah dan lembaga pembelajaran seaman mungkin harus menjadi prioritas utama,” kata Gutteres.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
