JAKARTA—Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengintruksikan pelayanan posyandu dan puskesmas tetap optimal untuk ibu hamil dan balita. Presiden meminta ibu hamil dan balita tetap mendapatkan layanan maupun makanan tambahan untuk memaksimalkan tumbuh kembang anak. Apalagi, prevalensi stunting yang dialami anak-anak Indonesia masih bertengger di angka 27,6 persen pada 2019. 

"Layanan ini seperti pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan juga pemberian suplemen vitamin A bagi ibu menyusui dan makanan pendamping ASI," ujar Presiden Jokowi dalam sambutan rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/8). 

Jokowi juga menekankan bahwa layanan melalui puskesmas menjadi kendaraan promosi dan sosialisasi bagi ibu-ibu hamil untuk meningkatkan pemahaman mengenai stunting. Stunting memang menjadi salah satu pekerjaan rumah yang masih harus ditangani Kementerian Kesehatan. Jokowi memasang target, angka prevalensi stunting di Indonesia bisa dikerek turun.

"Saya juga minta ini melibatkan PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat RT RW dan relawan dan kita harapkan ini menjadi gerakan bersama masyarakat," tegas Jokowi. 

Prevalensi stunting oleh anak-anak Indonesia sebenarnya menunjukkan penurunan. Pada 2013 lalu, angkanya mencapai 37 persen. Namun presiden melihat capaian pada 2019 lalu dengan angka prevalensi 27,6 persen belum cukup. Perlu pemenuhan gizi yang mencukupi untuk anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

"Jadi kita sambungkan dengan program perlindungan sosial kita, terutama PKH (program keluarga harapan), kemudian pembagian BPNT (bantuan pangan nontunai), dan pembangunan infrastruktur dasar yang menjangkau keluarga tidak mampu," ujar Jokowi. 

Presiden mmenyoroti 10 provinsi yang memiliki kasus stunting terbanyak. Kesepuluh provinsi tersebut adalah Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, NTB, Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto memastikan penanganan stunting pada anak-anak tetap menjadi fokus pemerintah meski pandemi Covid-19 belum rampung.

Pemerintah, ujarnya, masih mengejar target prevalensi stunting hingga 14,7 persen pada 2024 nanti. "Ini menjadi skala prioritas di tengah-tengah pandemi Covid-19. Semua tetap bekerja dengan protokol kesehatan di dalam mengatasi pandemi Covid-19 dan untuk mensukseskan program-program stunting. (Penurunan) stunting ini akan menjadi aset kita untuk Indonesia maju di kemudian hari," ujar Terawan usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, Rabu.

Terawan juga menambahkan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti permintaan Presiden Jokowi untuk menaruh prioritas kepada 10 provinsi dengan kasus stunting terbanyak. Kesepuluh provinsi tersebut adalah Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, NTB, Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. 

Sementara itu, Menteri Sosial Juliari Batubara menyebutkan penanganan stunting dari aspek kesehatan akan linear dengan program sosial pemerintah. Kepastian gizi bagi ibu hamil dan balita, ujarnya, bisa didukung dengan penyaluran bantuan pemerintah melalui program keluarga harapan (PKH), dan bantuan pangan nontunai (BPNT).

"Dalam PKH, ada komponen ibu hamil dan anak usia dini. Melalui BPNT kami usulkan penambahan susu sebagai tambahan gizi bagi keluarga penerima manfaat," ujar Juliari. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat