REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyoroti survei Badan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan jenis protokol kesehatan berupa physical distancing masih relatif rendah dipatuhi oleh masyarakat. Bamsoet mendorong pemerintah bersama Satgas Penanganan Covid-19 pusat maupun daerah lebih gencar mengajak masyarakat mematuhi protokol kesehatan.
"Terlebih dahulu memahami kondisi antropologi dan kondisi sosial masyarakat setempat, sehingga memudahkan petugas untuk menggencarkan sosialisasi dan edukasi penerapan protokol kesehatan," ujar Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/9).
Bamsoet berharap masyarakat terus menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan (3M), khususnya di daerah dengan angka kepatuhan yang rendah dalam penerapan protokol, agar tingkat kepatuhan masyarakat dapat meningkat.
Ia juga mendorong pemerintah dan Satgas Penanganan Covid-19 bersama aparat TNI-Polri untuk menyelesaikan kendala-kendala yang terjadi di lapangan yang menjadi hambatan dalam upaya pemutusan rantai penyebaran Covid-19. Di antaranya dengan memaksimalkan dan memasifkan operasi yustisi namun tetap menggunakan cara yang humanis dan persuasif dalam penindakannya.
Bamsoet berharap, pemerintah dan institusi keamanan melibatkan komunitas yang ada di sekitar masyarakat untuk diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya menerapkan protokol kesehatan dan dampak ketidakpedulian terhadap kesehatan pribadi. Komunitas tersebut dapat membantu satgas sebagai penegak protokol kesehatan sekaligus mengkampanyekan gerakan disiplin protokol pencegahan Covid-19.
"Termasuk kelompok pramuka mengingat pemerintah tidak bisa mengatasi pandemi ini sendirian, terutama dalam mengubah perilaku masyarakat untuk patuh terhadap protokol pencegahan Covid-19," kata dia.
Bamsoet juga mengajak masyarakat untuk patuh dan disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19 (3M, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan) dengan memanfaatkan sosial media, media siar (radio, dan TV), spanduk, maupun iklan. Hal ini dinilai penting dalam mempercepat penanganan pandemi oleh pemerintah.
