REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menganggap wajar penangkapan yang dilakukan aparat kepolisian saat warga tengah menyatakan pendapat secara terbuka. Partai pengusung Presiden Jokowi itu mengatakan bahwa demokrasi juga dilakukan dengan aturan main yang berlaku dan tidak merusak fasilitas publik.
"Terhadap demonstrasi berulang kali PDIP menegaskan bahwa hal untuk menyuarakan pendapat diatur di dalam konstitusi tetapi demokrasi tidak boleh merusak," kata Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta, Rabu (28/10).
Mantan sekretaris tim pemenangan Presiden Jokowi ini mengatakan, demokrasi harus dilakukan dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dia berpendapat bahwa demokrasi harus dilakukan dengan disertai etika, perilaku serta moralitas yang baik.
Hasto mengatakan, ketika demo sudah merusak fasilitas publik maka disitulah aparat penegak hukum harus bertindak menegakkan hukum. Dia melanjutkan, penegakan hukum dilakukan guna memastikan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.
"Jadi karena itulah yang dilakukan bukanlah suatu bentuk represif kalau represif gambarannya sangat jelas yang dilakukan oleh pemerintahan orde baru," katanya.
Dia mengklaim bahwa pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin merupakan pemimpin yang terus membangun dialog. Dia mengatakan, keduanya juga merupakan kepala negara yang mendengarkan aspirasi dari masyarakat demikian pula dengan partai berlogo kepala banteng moncong putih tersebut.
Sebelumnya, Indikator Politik Indonesia dalam survei terbarunya menemukan bahwa sebanyak 47,7 persen responden menyatakan agak setuju bahwa warga makin takut menyatakan pendapat. Sebesar 21,9 responden menyatakan bahwa warga sangat setuju makin takut mengemukakan pendapat.
Hasil survei Indikator juga menangkap bahwa sebesar 20,8 persen menyatakan sangat setuju kalau warga makin sulit berdemonstrasi dan 53 persen responden menyatakan agak setuju warga makin sulit berdemonstrasi.
Sementara hanya 19,6 persen responden yang menyatakan kurang setuju bahwa warga makin sulit turun ke jalan. Kemudian hanya 1,5 persen responden tidak setuju sama sekali dengan pernyataan bahwa warga makin sulit berdemonstrasi.
Indikator juga menemukan bahwa mayoritas publik setuju bahwa aparat makin bertindak semena-mena terhadap masyarakat yang berbeda pendapat. Sebanyak 37,9 persen responden menyatakan agak setuju bahwa aparat makin semena-mena. Sementara 19,8 persen menilai sangat setuju aparat makin semena-mena terhadap warga yang berbeda pilhan politiknya dengan penguasa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
