REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menjawab konfrontasi Habib Rizieq Shihab, dinilai sudah seharusnya. Pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie menilai, pendekatan militer yang digelar di Petamburan, sebagai respons resmi negara menjawab tantangan kelompok-kelompok Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) tersebut.

“Apa yang dilakukan TNI ini, adalah psy war. Bagaimana TNI mengirim sinyal, bahwa negara itu hadir, bahwa negara ini akan dijaga oleh TNI, yang akan terus memegang teguh situasi keamanan, dan keutuhan bernegara,” kata Connie, saat dihubungi, Sabtu (21/11).

Connie mengatakan, bagi militer, keberadaan Habib Rizieq Shihab, sudah menjadi semacam ancaman, gangguan, hambatan, dan juga tantangan (AGHT). Manuver-manuver HRS dianggap sudah masuk ke dalam radar AGHT-nya TNI.

Menurut Connie, ada sejumlah manuver paling faktual yang dilakukan oleh Habib Rizieq, dan dianggap masalah besar bagi pelaksana negara, pun TNI. Misalnya, kata Connie, ucapan-ucapan konfrontatif Habib Rizieq Shihab dalam penampilan publiknya, pascakembali ke Indonesia.

Menurut Connie, negara menganggao ungkapan-ungkapan Habib Rizieq Shihab tersebut sebagai ancaman berbahaya. TNI, kata Connie, atas nama negara wajib merespons ungkapan-ungkapan tersebut dengan cara-cara ketegasan. “TNI melihat ini harus diredam. Karena konsekuensinya, akan sangat besar kalau dibiarkan terus-terusan,” kata Connie.

Karena itu Connie melihat, penerjunan TNI tersebut, sebagai antisipasi yang tegas agar ucapan-ucapan konfrontatif Habib Rizieq Shihab, tak teralisasi di Tanah Air.

“Jadi sekali lagi menurut saya, penerjunan TNI ke Petamburan itu, untuk menunjukkan, ada negara yang hadir. Ada negara yang tidak boleh tunduk, ada negara yang tidak boleh kalah dengan kelompok-kelompok FPI dengan HRS-nya ini,” kata Connie.

Terkait dengan aksi TNI yang terlibat dalam pembongkaran paksa baliho-baliho Habib Rizieq Shihab, pun menurut Connie itu sudah tepat. Connie, menerangkan, TNI boleh terlibat saat situasi nonperang, seperti perbantuan keamanan, dan ketertiban oleh kepolisian, juga pemerintah daerah (Pemda).

Connie mengacu Pasal 7, dan Pasal 10 UU 34/2004 tentang TNI."Darimana tidak tertibnya, dari protokol Covid-19 tidak tertib. Pemasangan baliho-baliho yang tidak tertib,” terang Connie.

Pengacara DPP FPI Aziz Yanuar, melihat sebaliknya. Kata dia, pelibatan TNI dalam merespons aksi-aksi Habib Rizieq Shihab, sebagai sikap semena-mena yang berlebihan. Bahkan kata dia, penerjunan TNI gambaran ketidaksukaan pemerintahan saat ini, atas keberadaan Habib Rizieq Shihab.

“Tindakan, atau keterlibatan TNI itu, harus berdasarkan undang-undang. Dan kita melihat, tidak ada dalam undang-undang TNI, tugasnya ngurusin ormas-ormas seperti FPI, apalagi ngurusin baliho-baliho HRS,” ujar Aziz, saat dihubungi, Sabtu (21/11).

Aziz menerangkan, meskipun TNI punya kebolehan perbantuan keamanan, dan penertiban seperti dalam Pasal 7 dan Pasal 10 UU TNI 34/2004. Namun kata dia, perbantuan tersebut, sifatnya bukan pendekatan militer dengan penerjunan skuat elite tempur bersenjata, lengkap dengan kendaraan perang. “Jadi sederhana saja kita melihat, aksi yang kemarin dilakukan oleh TNI itu, sangat berlebihan,” kata Aziz.

Ikuti Whatsapp Channel Republika