REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah terus berupaya memberikan pemahaman terkait pentingnya vaksin kepada masyarakat. Berdasarkan data survei yang dilakukan Kementerian Kesehatan bersama Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) yang dirilis pada Oktober 2020, menununjukan bahwa masih ada sekitar 7,6 persen masyarakat yang menolak divaksinasi dan 26,6 persen masyarakat belum memutuskan dan masih bingung.
“Dari data ini sebetulnya kita masih harus meningkatkan pemahaman masyarakat agar yang belum tahu menjadi tahu dan bersedia mendapatkan vaksin, serta yang menolak kemudian bergeser menjadi mau divaksinasi,” ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Prof. Dr. Widodo Muktiyo dalam rilisnya, Kamis (3/12).
Di sinilah kemudian pentingnya peran para pihak, lanjut Widodo untuk ambil bagian dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya vaksin Covid-19, terutama bagi masyarakat yang tak terjangkau oleh profesional dan infrastruktur, yakni masyarakat yang berada di wilayah 3T (tertinggal terdepan dan terluar).
Peran ini khususnya diemban oleh Penyuluh Informasi Publik (PIP) di wilayah penugasannya masing-masing. PIP akan dibekali wawasan dan pengetahuan yang mumpuni terkait kegunaan vaksin, baik secara umum maupun khusus mengenai vaksin Covid-19, termasuk tahapan pembuatan vaksin dan pendistribusiannya.
Widodo membeberkan, ada banyak isu-isu lain yang mempengaruhi informasi mengenai vaksin Covid-19 seperti faktor keamanan vaksin, faktor kehalalan dan sebagainya. Pihaknya berusaha meredam isu-isu negatif soal vaksin Covid-19 dengan cara terus menggencarkan sosialisasi terkait manfaat vaksin dan terus mengingatkan masyarakat untuk disiplin menerapkan 3 M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak).
Salah satu tagline yang digunakan pemerintah untuk mengkampanyekan vaksin Covid-19 adalah “Tak Kenal Maka Tak Kebal". Makna dari tagline ini adalah di tengah upaya mempersiapkan vaksin yang aman, masyarakat harus diedukasi untuk mengenal dan mengetahui informasi tentang manfaat vaksin Covid-19 agar pada waktunya nanti bersedia melakukan vaksinasi.
“Terobosan pemerintah terus dilakukan untuk segera mendapatkan vaksin sebagai solusi dalam melawan Covid-19 ini. Namun demikian, pesan utamanya meskipun sudah divaksinasi, protokol kesehatan 3M tetap harus kita terapkan dengan sebaik-baiknya,” kata Widodo.
Dari pihak Kantor Staf Presiden (KSP) menyebutkan narasi pemerintah soal vaksin Covid-19 harus mampu mengubah persepsi masyarakat bahwa vaksin Covid-19 aman untuk semua.
“Pendekatan strategi komunikasi yang kita lakukan adalah AIDA, yaitu Awareness, Interest, Desire, dan Action. Maksudnya tentunya nanti terakhir adalah mereka datang untuk divaksinasi. Tapi saat ini sebelum vaksin tiba, yang kita lakukan adalah meningkatkan awareness dan interest,” ujar Dila Amran selaku Tenaga Ahli Madya KSP.
Plt. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan, dr. Prima Yoshepine menjelaskan bahwa vaksin ini adalah salah satu produk biologi yang selama ini digunakan untuk pencegahan dan menimbulkan kekebalan pada orang yang mendapatkannya. Indonesia sudah punya pengalaman banyak dengan vaksin, misalnya untuk menekan penyakit polio dan difteri.
Di sisi lain, Kepala Subdirektorat Penilaian Uji Klinik dan Pemasukan Khusus, Badan POM Siti Asfijah Abdoellah menjelaskan pihaknya telah melakukan pengawasan lewat audit dan assessment untuk vaksin.
“Vaksin ini sebelum diberikan izin edar harus sudah melewati proses pengembangan, kemudian uji klinik. Dari data-data itulah kemudian bisa kita gali keamanan dan khasiatnya. Kemudian kita lakukan evaluasi apakah data-data yang diperoleh dari uji klinik tersebut mendukung untuk klaim dari khasiat ataupun keamanannya,” kata Siti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
