REPUBLIKA.CO.ID, Salah satu argumentasi yang dinyatakan Presiden Jokowi untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan adalah karena Jakarta terancam gempa bumi, banjir, pergerakan atau penurunan muka tanah, macet, dan polusi udara. Singkat kata, dikhawatirkan banyak ancaman bencana jika ibu kota tetap di Jakarta. Ironisnya, kasus karhutla di Kalimantan sendiri belum bisa ditangani sejak 2011 lalu.
Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), karhutla di Kalimantan terus berulang tiap tahun hingga sekarang. Bahkan, data BMKG menyatakan, di bulan Agustus 2019, titik api di Kalimantan Barat mencapai 1.879 titik, Kalimantan Tengah 646 titik, Kalimantan Timur 119 titik, Kalimantan Selatan 78 titik, dan Kalimantan Utara 77 titik. Seluruh provinsi di Kalimantan terdapat ancaman karhutla yang belum bisa diantisipasi hingga saat ini.
Argumentasi menghindari bencana ini jelas argumentasi yang gagal dan ironis. Lalu, apa argumentasi sebenarnya? Dana pemindahan dengan taksiran Rp 466 triliun disebutkan bukan hanya dari APBN, melainkan juga dari investasi swasta. Bukankah dengan demikian kemandirian negeri ini semakin mandul dan keran neoliberalisme semakin terbuka lebar? Sungguh memprihatinkan.
PENGIRIM: RYANG ADISTY FARAHSITA, alumnus Pascasarjana FIB UGM
Ikuti Whatsapp Channel Republika
