REPUBLIKA.CO.ID,TANGERANG -- Ketua Ahlussunnah Wal Jama'ah Nahdlatul Ulama Center (Aswaja NU Center) PBNU, KH Misbahul Munir mengatakan, pemerintah harus konsisten mengawal ajaran Aswaja di Indonesia. Karena itu, dia menyarankan agar pemerintah menggunakan ulama Aswaja dalam mengelola masjid.
Hal ini disampaikan Kiai Misbah dalam kegiatan Silaturahmi Nasional (Silatnas) Aswaja NU Center di Pondok Pesantren As Shiddiqiyah, Tangerang, Banten. "Pemerintah harus benar-benar konsisten mengawal Aswaja, mempraktikkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Utamanya dalam pengelolaan masjid-masjid di bawah pemerintah untuk menggunakan ulama dari Aswaja," ujar Kiai Misbah dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Kamis (12/3).
Menurut Kiai Misbah, masjid-masjid di bawah perusahaan pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini banyak yang dikuasi kelompok Wahabi. Kelompok Wahabi ini lah yang menurut Kiai Misbah belum jelas kompetensinya dalam beragama dan bernegara.
"Bayangkan, di masjid BUMN kok ada khutbah dan kajian yang isinya menolak Pancasila, Indonesia negara toghut dan sebagainya," ucapnya.
Selain itu, Kiai Misbah juga mengimbau kepada masyarakat agar terus berpegang teguh pada Islam Aswaja. Karena, ajaran Aswaja memiliki mazhab yang moderat dalam akidah, fikih dan tasawuf.
"Dalam akidah mengikuti Imam Asy'ari Maturidi, dalam berfikih bermazhab pada salah satu mazhab empat, dan bertasawwuf dengan konsep yang sudah diajarkan Imam Juanaid al Baghdadi dan Imam al-Ghazali. Yang ikut ajaran ini dijamin tidak akan jadi teroris," kata Kiai Misbah.
Silatnas Aswaja NU Center sendiri dilaksanakan pada 12-13 Maret 2020 dan dihadiri oleh 27 perwakilan Pengurus Wilayah Aswaja NU Center. Siltnas ini juga dihadiri oleh pengasuh-pengasuh pesantren dari berbagai daerah di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
