REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Syarief Hasan meminta DPR untuk menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020. Politikus senior Partai Demokrat ini mendorong mengganti Perppu itu dengan Undang-Undang tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Sebaiknya DPR RI menolak Perppu Nomor 1/2020 ini karena berpotensi melanggar konstitusi, antara lain menarik fungsi anggaran dari DPR RI kepada Presiden, dan menarik atau menggabungkan kebijakan moneter dan fiskal sekaligus di tangan eksekutif," kata Syarief Hasan melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.
Selain itu, pemilik nama lengkap Syariefuddin Hasan itu menyebutkan batasan defisit anggaran sebesar tiga persen juga tidak jelas dan tidak transparan.
Untuk percepatan mengatasi pandemi virus corona, pemerintah melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan mengeluarkan Perppu No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Virus Corona Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapai Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
Turunan dari Perppu Nomor 1/2020 adalah Peraturan Presiden Nomor 54/2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.
Politikus Partai Demokrat tersebut berpendapat Perppu Nomor 1/2020 sebaiknya segera diganti dengan APBN-P.
"Bila Presiden tidak menarik atau mengganti Perppu Nomor 1/2020 dengan APBN-P dan membatalkan Perpres Nomor 54/2020, akan terdapat dua kebijakan Presiden pada 2020 yang berpotensi melanggar konstitusi," ujarnya.
Syarief Hasan yang pernah menjabat Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah itu juga meyakini pembahasan APBN-P bisa diselesaikan dengan cepat. "Saya yakin semua fraksi akan melakukan pembahasan dengan cepat dan tepat sesuai dengan undang-undang," katanya
Ikuti Whatsapp Channel Republika
