BEKASI, AYOBANDUNG.COM -- Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyebut bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di wilayahnya belum valid.
Hal itu lantaran banyak ditemukan ketidaksesuain dengan fakta yang ada di lapangan.
“DTKS bisa dikatakan belum valid datanya. Ini karena ada laporan bahwa data tersebut ada yang sudah tiada masih mendapatkan, yang seharusnya diganti dengan nama satu Kartu keluarga,” kata Rahmat dalam keterangannya, Minggu (3/5/2020).
“Selain itu juga ada yang kemungkinan sudah tidak bisa menerima lantaran keluarga tersebut sudah tidak masuk kriteria di PKH (Program Keluarga Harapan), semisal sudah cukup mampu,” lanjutnya.
Lantaran hal tersebut, pria yang akrab disapa Pepen ini berharap penuh pada peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) untuk mengecek validasi data warga di lapangan.
“Peran PSM, TKSK, dan PKH inilah yang langsung terjun ke masyarakat dan bisa meng-upgrade data terbaru di lapangan,” ujarnya.
Baru setelah data diperbarui, maka akan ada tindaklanjut ke tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.
“Data tersebut bisa dibilang sudah lama. Kalau sudah di-upgrade baru kita laporkan ke provinsi,” kata Pepen.
Informasi saja, bantuan dari Pemprov Jabar dan bantuan dari Kemensos serta presiden ditujukan bagi warga yang berasal dari DTKS. Sementara, bantuan dari Pemkot Bekasi ada yang berasal dari Non DTKS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
