Rabu 13 May 2020 15:20 WIB

APD Terhambat, BNPB: Corona Tiba di Indonesia Belakangan

Virus telah menular dan menyebar ke negara lain terlebih dahulu.

Rep: Rr Laeny Sulistyawati/ Red: Teguh Firmansyah
Ilustrasi virus corona dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat.
Foto: CDC via AP, File
Ilustrasi virus corona dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Virus corona SARS-CoV2 (Covid-19) yang baru masuk Indonesia belakangan dibandingkan negara-negara lain membuat masalah baru dan jadi pekerjaan rumah (PR) untuk negara ini. Sebab, Indonesia belum menyiapkan kebutuhan-kebutuhan untuk menghadapinya seperti alat pelindung diri (APD) hingga zat reagen.

Menurut Kepala Pusat Pengendalian Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Bambang Surya Putra, Covid-19 masuk ke Indonesia belakangan. Artinya ketika di Tanah Air baru terjadi penularan, negara-negara lain yang terlebih dahulu ada kasus saling bersaing berebut mendapatkan kebutuhan reagen hingga APD.

Baca Juga

"Padahal ketika kasus virus ini muncul dan menyebar di Indonesia, kebutuhan-kebutuhan itu (APD dan reagen) tidak semerta-merta telah disiapkan dan mencukupi. Ini menjadi PR antara kebutuhan dan suplai ini bisa bertemu," ujarnya saat video conference di akun Youtube saluran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Rabu (13/5).

Ia menambahkan, pada saat itu semua negara termasuk Indonesia masih terkaget-kaget dengan kehadiran virus ini. Bahkan, ia menambahkan saat awal, penanggulangan bencana termasuk Covid-19 masih berada di tangan pemerintah daerah karena aturan otonomi daerah.

Persoalan semakin ditambah dengan tidak semua daerah siap melakukannya dengan cepat.  Ini membuat tidak semua pemerintah provinsi bisa berkomunikasi dan melaporkan ke Kementerian Kesehatan sebagai otoritas.  "Akibatnya ini sangat mempengaruhi penanganan Covid-19. Kalau kita lambat maka penanganannya berpengaruh," katanya.

Karena itu, ia menegaskan harus ada penyesuaian. Masyarakat dan pemerintah diminta bersatu melaksanakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) bersama-sama dalam menghadapi Covid-19. Apalagi, ja menyebutkan antarnegara telah melakukan diplomasi menggunakan jalur bisnis, komersial, hingga berhubungan dengan intel untuk mendapatkan berbagai kebutuhan reagen, APD hingga alat kesehatan tersebut.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement