REPUBLIKA.CO.ID, NAYPYITAW -- Junta militer Myanmar telah mencabut izin lima perusahaan media di negaranya, Selasa (9/3). Hal itu dilakukan ketika militer tengah berusaha menumpas aksi demonstrasi menentang kudeta.
Lima media yang dicabut izinnya untuk menerbitkan atau menyiarkan berita adalah Mizzima Media, Myanmar Now, 7 Day, Khit Thit, dan Democratic Voice of Burma. Militer sempat menggeledah beberapa kantor media tersebut.
"Kami sekarang berada pada titik di mana melanjutkan pekerjaan kami berarti berisiko dipenjara atau dibunuh. Yang pasti adalah kami tidak akan berhenti meliput kejahatan besar yang telah dilakukan rezim di seluruh negeri," kata Pemimpin Redaksi Myanmar Now Swe Sin, dikutip laman United Press International.
Gelombang demonstrasi menentang kudeta militer di Myanmar masih berlangsung. Pada Senin (8/3), dua pengunjuk rasa kembali dilaporkan tewas ditembak aparat keamanan di Myanmar utara. Satu demonstran juga tewas di wilayah selatan Ayeyawardy.
Sejauh ini lebih dari 60 orang telah tewas dalam aksi protes menentang kudeta militer di Myanmar. Aparat keamanan disebut sudah menahan sekitar 1.850 orang yang terlibat dalam unjuk rasa. Human Rights Watch menyerukan junta militer Myanmar menyelidiki dan meminta pertanggungjawaban atas kematian Khin Maung Latt (58 tahun). Ia adalah politikus lokal di Yangon yang meninggal dalam tahanan polisi.
Pada 1 Februari lalu, militer Myanmar melancarkan kudeta terhadap pemerintahan sipil di negara tersebut. Mereka menangkap pemimpin de facto Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan beberapa tokoh senior partai National League for Democracy (NLD).
Kudeta dan penangkapan sejumlah tokoh itu merupakan respons militer Myanmar atas dugaan kecurangan pemilu pada November tahun lalu. Dalam pemilu itu, NLD pimpinan Suu Kyi menang telak dengan mengamankan 396 dari 476 kursi parlemen yang tersedia. Itu merupakan kemenangan kedua NLD sejak berakhirnya pemerintahan militer di sana pada 2011.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
