REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bakal mencopot direksi BUMN yang tidak memiliki keberpihakan terhadap para pelaku UMKM. Hal ini disampaikan Erick saat menghadiri "Aksi Afiliasi Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Bangga Buatan Indonesia" yang diselenggarakan Kementerian Koperasi dan UKM di Jakarta, Senin (25/4/2022).
"Saya meminta dan memastikan, apalagi sesuai instruksi bapak presiden, para direksi BUMN harus menjalankan ini dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf tidak ada maksud apa-apa, yang tidak komit boleh dicopot," ujar Erick.
Erick mengatakan dukungan BUMN kepada UMKM merupakan salah satu prioritas yang ia lakukan sejak pertamakali menjabat sebagai Menteri BUMN. Melalui sejumlah transformasi, Erick mengeluarkan sejumlah inovasi dalam peningkatan sinergitas antara BUMN dengan UMKM, salah satunya peluncuran platform Pasar Digital (PaDi) UMKM pada 17 Agustus 2020. Dalam platform tersebut, Erick menegaskan seluruh tender proyek BUMN di bawah Rp 400 juta harus diberikan kepada UMKM.
"Saya tegaskan dan meminta dengan hormat kepada seluruh direksi BUMN yang memang sudah ditugaskan secara langsung dalam program PaDi UMKM," ungkap Erick.
Erick menyampaikan program PaDi UMKM saat ini sudah diikuti 15 ribu pelaku UMKM dengan nilai transaksi mencapai Rp 20 triliun. Erick optimistis capaian jumlah dan transaksi UMKM akan terus bertumbuh seiring arahan Presiden Joko Widodo agar adanya peningkatan penggunaan produk lokal.
Erick mengatakan keberpihakan terhadap UMKM merupakan hal yang menjadi keharusan. Pasalnya, lanjut Erick, UMKM merupakan salah satu tulang punggung perekonomian bangsa, terlebih saat terjadi kondisi krisis seperti pandemi. Saat ekonomi dunia sedang gonjang-ganjing, Erick menilai Indonesia harus memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan dengan baik.
"Penting sekali juga kita punya komitmen bersama, jangan hanya kontrak tapi juga bayarnya. Kadang-kadang bayarnya jadi problem. Saya suka mendapat pengaduan, kontraknya ada, barang sudah dikirim, bayarnya lama. Hal-hal seperti ini harus kita perbaiki," kata Erick.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
