REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin optimistis Indonesia menjadi negara produsen halal terbesar di dunia tahun 2024 karena terjadi pertumbuhan pesat ekonomi syariah di dalam negeri.
"Saat ini semua pemangku kepentingan mendengungkan ekonomi syariah sebagai jihad ekonomi yang dilakukan secara berjamaah," kata Ma'ruf dalam acara pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Sumsel dan Masyarakat Ekonomi Syariah Sumsel di Palembang, Rabu (7/9/2022).
Ia menjelaskan jihad ekonomi itu memang ada dalam Islam yakni bagaimana menghidupkan, membangun dan memenuhi kebutuhan hidup sesuai tuntutan syariat. Bahkan, salah satu ulama besar Islam menyebut jihad ekonomi ini sebagai jihad besar, yakni bagaimana seorang muslim mencari rezeki dengan menjaga hak Allah SWT, dan tidak lalai dalam menjalankan menjalankan perintahnya.
Saat ini keuangan syariah sebagai arus baru perekonomian nasional telah mendapatkan pengakuan internasional dan perhatian para pemangku kepentingan domestik. Beberapa tahun terakhir, Indonesia dinilai berhasil mencatatkan kemajuan dan prestasi dalam kontribusi rantai ekonomi halal terhadap PDB yang saat ini terus meningkat.
Peningkatan ini terjadi seiring dengan pertumbuhan populasi muslim dan gaya hidup halal. Secara konsisten, Indonesia sudah mengaplikasikan ekonomi syariah untuk menjawab isu kontemporer yang menyentuh kemaslahatan umat, mulai dari pemberdayaan ekonomi umat untuk pemerataan kesejahteraan hingga penerbitan sukuk hijau sebagai solusi pembiayaan dengan skema syariah yang inklusif dan berkelanjutan.
"Salah satu tujuan syariah yakni membangun kehidupan yang layak. Bagaimana memenuhi hal-hal yang bersifat mendesak, primer, sekunder bahkan yang tersier, itu salah satu tujuan besar dari syariat Islam," kata dia.
Oleh karena itu melalui KDEKS dan MES ini Ma'ruf berharap berbagai target pengembangan dan program kerja ekonomi syariah dapat tercapai. Program itu terkait industri produk halal, jasa keuangan syariah, dana sosial umat, bisnis dan kewirausahaan serta UMKM.
Selain itu yang tak kalah penting yakni menjadikan pondok pesantren sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. "Pemerintah sudah kembangkan OPOV yakni one pesantren one product di berbagai daerah seperti Jatim, Jabar dan Kalsel," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
