REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero berharap, rencana pemerintah menukar gas 3 kilogram (kg) dengan kompor listrik atau induksi tidak menambah biaya produksi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Menurutnya, pemerintah harus memaparkan dahulu tujuan kebijakan itu diberlakukan.
"Pertama-tama kita harus lihat latar belakangnya dulu, apa maksud pemerintah mengganti (gas 3 kg ke kompor listrik). Jangan ucluk-ucluk, alasan itu harus di-publish dengan transparan," ujarnya kepada Republika, Ahad (18/9).
Ia menuturkan, ada beberapa kendala yang harus dipastikan solusinya sebelum kebijakan itu diberlakukan. Pertama, terkait biaya yang harus dikeluarkan UMKM.
Baca juga: Menteri ESDM: Kompor Listrik Subtitusi Elpiji Paling Applicable
"Apakah dengan menukar tabung 3 kg menjadi kompor listrik menambah biaya? Misal kalau dengan tabung gas mengeluarkan x rupiah, maka ketika beralih ke kompor listrik, berapa biaya listriknya, bertambah tidak? Biayanya setidaknya sama ekuivalen atau lebih murah," tuturnya.
Kedua, lanjut Edy, mengenai penambahan daya listrik. "Kalau (daya) listrik saya misal pas-pasan 900 watt sudah mencakup kulkas dan penerangan, berarti dengan beralih ke kompor listrik dayanya harus diubah. Penambahan ini apakah dikasih kemudahan, gratis atau tidak? Tambah biaya berapa lagi?" Jelas dia.
Ketiga, sambungnya, terkait jaminan biaya listrik tetap atau tidak dinaikkan. Jangan sampai, kata Edy, baru tiga bulan menggunakan kompor listrik, PLN lalu menaikkan biaya listrik.
Kendala lainnya, kata dia, pelaku UMKM terbagi dua, ada yang menetap seperti di kedai, ada pula yang bergerak atau mobile seperti penjual mi goreng, nasi goreng, dan bakso yang menggunakan gerobak.
"Itu menjadi kesulitan (jika pakai kompor listrik) tidak bisa mobile, karena harus berdiam mencari colokan listrik, bagi pelaku UMKM yang sifatnya mobile kesulitan," tuturnya.
Meski begitu, Edy menegaskan UMKM mendukung setiap kebijakan pemerintah untuk bangsa ini. "Walau harus menanggung lagi, yang penting UMKM bisa survive, tapi tolong bantu kebijakannya jangan sekadar switch tapi tuntas," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
