REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Badan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan platform digital yang bergabung dalam Indonesian E-commerce Association (idEA). Mereka menyepakati capaian target menuju 30 juta UMKM onboarding digital pada 2024.
Deputi Bidang Kewirausahaan Kemenkop Siti Azizah menjelaskan, poin penting dari rakor tersebut yaitu, saat ini pemerintah hanya memiliki data pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terhubung dengan digital secara agregat. Maka, Kemenkop menginisiasi untuk mengintegrasikan berbagai data yang ada secara internal yang merupakan perwujudan Tahap I.
“Kami optimistis, ini bisa dilakukan sesegera mungkin. Itu karena kini Kemenkop memiliki 8 platform, yang akan dikoneksikan dengan Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) yang Insya Allah yang akan kita peroleh di akhir tahun ini,” ujar Azizah dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (1/11/2022).
Melalui terintegrasikan berbagai data yang ada di Kementerian atau Lembaga (K/L) juga daerah, diharapkan tahun depan pemerintah tak hanya punya data angka 30 juta UMKM onboarding digital. Melainkan juga data kualitas by name by address secara akurat.
Pada kesempatan sama Head of Public Policy idEA Rofi Uddarojat mengatakan pada dasarnya idEA secara prinsip mendukung penuh. "Kami ikut gotong royong memberdayakan UMKM sebagai core ekonomi digital. Bersama-sama memberdayakan metode dan skema yang tepat dalam mencapai tujuan maupun target nasional,” jelasnya.
Berdasarkan data idEA hingga Oktober 2022, UMKM yang terhubung atau onboarding digital mencapai 20,5 juta. Artinya sisa 9,5 juta lagi UMKM yang ditargetkan bisa masuk dalam platform digital hingga tahun 2024.
Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki dalam konferensi pers terkait Update Transformasi Digital KUMKM di Kantor KemenKopUKM, Jakarta, Selasa (1/11) menegaskan, pihaknya bersama Kementerian/Lembaga (K/L) dan platform digital melakukan rakor guna membahas beberapa hal yang krusial untuk mencapai target 30 juta UMKM onboarding digital.
Pertama, transformasi digital yang melibatkan beberapa K/L dan daerah termasuk juga di platform digital industri, akan fokus kepada 7 kelompok UMKM dan 7 aspek transformasi digital KUMKM yang pelaksanaannya dikolaborasikan dengan platform digital dengan tiga level transformasi digital UMKM.
“Kami menargetkan, di daerah UMKM onboarding digital pada 2023 sebanyak 2,4 juta dan di tahun 2024 sebanyak 3,4 juta. Untuk di tingkat Kementerian/Lembaga, tahun 2023 mencapai 1,6 juta dan di tahun 2024 sebanyak 2,4 juta UMKM,” jelas Teten.
Menkop menyampaikan, hal krusial lain yang dibahas selanjutnya yakni kedua, pelaksanaan program dari K/L, daerah, dan platform digital harus dilaporkan kepada Kemenkop dalam upaya moderasi Gerakan #berubahdigital, dengan variable data fokus kelompok, fokus aspek digital, dan fokus wilayah. Maka, kata dia, ke depan pemerintah akan memiliki data by name by address untuk UMKM yang sudah onboarding digital.
“Kita juga memiliki pilot project integrasi sistem monitoring UMKM onboarding digital. Bahkan telah membentuk PMO (Project Management Office) sebagai upaya monitoring tersebut,” ucap Teten. Ia menambahkan, Kemenkop juga telah menyiapkan program Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT).
Dharapkan pada pekan keempat November tahun ini, semua K/L daerah sudah menginput data atau memberikan update pencapaian program transformasi digital UMKM selama 2022 kepada Kemenkop. “Ini penting untuk UMKM yang sudah terhubung dengan digital untuk diberdayakan. Bagaimana mereka nantinya bisa memperluas market dibantu platform. Sementara K/L dan daerah melakukan pendampingan dan inkubasi, agar UMKM bisa meningkatkan kualitas serta kapasitas produksinya, supaya produk UMKM bisa bertahan dalam kompetisi platform digital yang semakin ketat,” ujar Teten.
Selanjutnya diharapkan pada pekan ketiga Desember 2022, semua pihak terkait dapat merumuskan kalender program transformasi digital UMKM untuk tahun 2023 dari setiap K/L, daerah, platform digital, serta proof of concept (POC) integrasi sistem monitoring UMKM onboarding digital. Ia juga berharap, UMKM bisa terus tumbuh dan go global.
Mengingat dari beberapa plaftorm juga bisa memfasilitasi UMKM untuk diintegrasikan dengan beberapa layanan, serta program pemberdayaan UMKM. “Tinggal nanti Pemerintah bisa menghubungkan dengan akses pembiayaan, akses pasar, dan termasuk memfasilitasi usaha mereka dengan membentuk badan usaha, dan meraih sertifikasi halal, produk, dan sebagainya,” tutur Teten.
Ditegaskannya, saat ini pemerintah juga sedang melakukan penyempurnaan regulasi kebijakan terkait ekonomi digital. Termasuk mulai dari keamanan data pribadi. Di mana Pemerintah tak hanya melindungi industri, platformnya, juga melindungi UMKM maupun konsumen perdagangan digital.
“Saya kira ini kerja yang terintegrasi satu sama lain. Sebab kita punya potensi digital ekonomi yang sangat besar dan harus benar-benar digarap, sehingga perlu disiapkan dari hulu ke hilirnya. Tujuannya, agar memaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya pelaku UMKM,” ujar Menkop.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
